Legal Services

Kandora Law Firm memiliki beragam talenta yang berpengalaman di berbagai bidang keahlian hukum.
Berikut adalah beberapa bidang spesialisasi kami :




event-img


Aktivitas Bisnis
Setiap kegiatan usaha memiliki berbagai macam resiko sehingga perlu dikelola agar dapat menjamin kelangsungan usaha. Salah satu resiko yang senantiasa melekat pada kegiatan usaha adalah resiko hukum. Dengan pengalaman kurang lebih 10 tahun dan pengetahuan bisnis yang memadai, kami memberikan jasa yang komprehensif untuk kelangsungan kegiatan usaha meliputi pendampingan sejak rencana kegiatan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha dan rencana pengembangan kegiatan usaha, yang meliputi:

  • Konsultasi rencana pendirian perusahaan, termasuk konsultasi pemilihan struktur dan bentuk badan usaha
  • Membantu perusahaan memperoleh izin usaha terkait
  • Melakukan Uji Kepatutan/Tuntas Hukum (LDD)
  • Analisa Perjanjian/Kontrak, termasuk perancangan perjanjian/kontrak
  • Menyediakan analisa hukum terhadap rencana pengabungan/peleburan usaha, termasuk pasca integrasi usaha.


event-img


Isu yang berkaitan dengan lingkungan
(Perizinan, Konsultasi, Audit, Penilaian Dampak Peraturan, Pelatihan, Studi Kelayakan (hukum), Penyelesaian Sengketa).
Aspek lingkungan hidup telah berubah menjadi perhatian utama baik bagi Indonesia maupun negara lain secara global. Manusia-Planet-Profit saat ini telah menjadi paradigma baru dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, yang saat ini di adopsi sebagai tujuan bersama sebagaimana tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDG). Pendekatan Pemerintah dan Dunia Usaha terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan telah berubah dari sebelumnya pendekatan kepatuhan menjadi mekanisme sukarela dalam mendukung SDG. Dengan pengalaman kurang lebih 10 tahun dalam berurusan dengan isu hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, firma kami menawarkan jasa hukum dengan sudut pandang yang unik untuk memenuhi bukan hanya aspek kepatuhan namun meningkatkan aspek ESG bagi klien kami. Jasa yang dapat kami berikat termasuk antara lain:

  • Membantu memperoleh perizinan di bidang lingkungan hidup (dan kajian lingkungan hidup terkait)
  • Melakukan audit `{`hukum`}` lingkungan
  • Memberikan kajian terhadap berbagai peraturan dan/atau kebijakan di bidang lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha, termasuk analisa terhadap draft peraturan dan/atau kebijakan di bidang lingkungan hidup
  • Memberikan Konsultasi dan/atau Pendapat Hukum terkait isu-isu Hukum Lingkungan
  • Memberikan pelatihan di bidang hukum lingkungan (dapat meliputi keselamatan dan ketenagakerjaan)
  • Membantu penanganan sengketa hukum di bidang lingkungan (meliputi : sanksi administrasi, perkara perdata, pidana dan tata usaha negara, termasuk mediasi lingkungan dan alternatif penyelesaian sengketa sosial dan lingkungan hidup)


event-img


Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Alam
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam selalu menarik untuk investor dalam mengembangkan usahanya, perkembangan pengaturan pengelolaan sumber daya alam khususnya terkait perkembangan kesadaran akan kedaulatan negara atas sumber daya alam telah menciptakan kondisi hukum yang dinamis dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga memerlukan pendekatan hukum yang cerdas dalam memastikan keberlangsungan usaha di bidang ini. Pengetahuan dan jaringan kami yang luas telah membantu pelaku usaha di bidang pengelolaan sumber daya alam dan energi melalui jasa kami yang meliputi analisa hukum, pembuatan struktur, perizinan, audit, perancangan kontrak dan penegakkan hukum di bidang:

  • Pertambangan Umum
  • Lahan, Kehutanan dan Perkebunan
  • Perdagangan Karbon - Perubahan Iklim - SDGs
  • Tekstil
  • Energi Alternatif/Terbarukan
  • Pariwisata Hijau/Ramah lingkungan


event-img


Menjadi Perhatian Bersama Masayarakat Global
Ditengah kemajuan teknologi, peran sumber daya manusia masih tetap melekat pada berbagai kegiatan usaha manusia. Perkembangan pengaturan hukum ketenagakerjaan yang dinamis dan pendekatan humanis menjadi tidak kalah penting, dan kami telah berkontribusi secara terus menerus memberikan solusi menang-menang bagi Para Pihak dan membantu pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi jasa:

  • Penyelesaian Perselisihan Industrial (Bipartit, Tripartit dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial)
  • Membantu perijinan dan pendaftaran terkait pekerja asing
  • Membuat dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  • Membuat Kontrak Kerja (PKWT dan PKWTT)
  • Membantu pembentukan dan merancang Perjanjian Alih Guna (Outsourcing).


event-img


Analisis Semua Bidang
Dalam melengkapi jasa hukum kami menghadapi ekonomi disruptive dan perkembangan hukum yang pesat maka kami juga menyediakan berbagai jasa hukum pendukung lainnya, yang meliputi:

  • Perdata dan Komersial Niaga (di seluruh Pengadilan di Indonesia, Tingkat pertama, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
  • Pidana (Pemeriksaan dan Proses Peradilan di Pengadilan)
  • Arbitrase
  • Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
  • Mediasi dan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa


event-img


Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menentukan wakil-wakilnya di DPR, DPRD, DPD, termasuk juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Juga Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia seringkali berakhir dengan adanya sengketa. Sengketa tersebut bisa saja disebabkan karena adanya kecurangan-kecurangan, baik yang bersifat administratif, money politics, maupun yang bersifat terstruktur sistematis dan terencana demi memperoleh jabatan yang diinginkan. Contoh kecurangan yang sering terjadi adalah adanya penggelembungan suara yang secara sengaja dilakukan sehingga menguntungkan salah satu calon tertentu dan meloloskannya untuk menduduki jabatan politik yang diinginkannya.





event-img


Litigasi dan Sengketa di Indonesia dijelaskan dan didefinisikan dalam Undang-Undang No. 30 1999: Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Tertuang dalam Pasal 1 Nomor. 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sistem hukum Indonesia memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara pihak - pihak yang berseberangan seperti melalui konsultasi, negosiasi, mediasi atau rekonsiliasi, seringkali dengan profesional hukum yang berpengalaman.



event-img


Perbankan dan Keuangan di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terutama diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 : Perbankan dan perubahannya Undang - Undang No. 10 Tahun 1998. OJK memiliki kewenangan pengawasan yang luas seperti pengaturan lembaga perbankan, pengawasan terhadap manajemen risiko dan peringkat solvabilitas bank, dan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap praktik perbankan yang sah.



event-img


Efek dan Aset yang diakui dan diawasi oleh pemerintah Indonesia adalah: hipotek, jaminan fidusia, gadai, hipote, dan resi gudang. Ini semua dirinci dalam UU No.4 1996: Hak Gadai atas Tanah dan Benda yang berkaitan dengan Tanah dan menyatakan perbedaan penggunaan masing-masing keamanan dan cara menangani aset tertentu.



event-img


Peraturan formal undang-undang yang berkaitan dengan asuransi dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 2014: Asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan asuransi dan menegakkan peraturan terkait.



event-img


Tidak ada persyaratan atau prosedur yang diatur untuk Uji Tuntas di Indonesia meskipun ada peraturan tertentu dalam merger dan akuisisi perusahaan. Uji Tuntas di Indonesia biasanya mencakup informasi tentang organisasi perusahaan, aset likuid dan tidak likuid, dan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.



event-img


Dasar-dasar hukum Indonesia mengenai kepemilikan dan pengembangan properti dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Hukum Agraria. Penggunaan lahan di Indonesia tersegmentasi berdasarkan bentuk kepemilikan seperti Tanah untuk Disewakan dan Tanah untuk Budidaya diperlakukan secara berbeda. Indonesia juga tidak mengizinkan orang asing memiliki properti.



event-img


Hukum Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga didasarkan pada Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 : Undang -Undang Perkawinan. Unit keluarga didefinisikan sebagai pasangan yang telah menikah dan mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Catatan Sipil. Perceraian di Indonesia diperbolehkan dengan alasan yang cukup seperti pelecehan, penyakit, pemenjaraan, atau perzinahan.